Antisipasi Kebocoran Soal UN, distribusi Naskah Dijaga Polisi

SINJAIBERSATU--Sebanyak 3.615 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat akan mengikuti Ujian Nasional, Selain itu, terdapat 19 sekolah  penyelenggaraan UN yang akan digelar 14 hingga 16 April mendatang.

Kepala Disdikpora Kabupaten Sinjai, Mas Ati, merinci dari 3.615 siswa. akan mengikuti UN. Selain diikuti oleh siswa SMA sederajat, kata Mas Ati, diikuti juga peserta ujian program paket C  sebanyak 259 orang.

Sejumlah sekolah di daerah ini, yang sudah terakreditas baik SMA, SMK, dan MA ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara.

Mas Ati merinci untuk SMA negeri sebanyak 12 sekolah dan empat sekolah lainnya yang ikut bergabung. Dua MA ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara dan 21 sekolah lainnya bergabung.
Sedangkan, terdapat lima SMK penyelenggara UN dan terdapat dua sekolah yang ikut bergabung.

"Syarat sebagai sekolah penyelenggara UN,  itu harus terakreditasi,"jelas dia, Senin, 31 Maret.

Saat ditanyakan terkait pendistribusian naskah soal  UN dari Provinsi ke daerah ini, Mas Ati mengatakan, belum ada informasi yang jelas kapan pendistribusiannya.

Kendati demikian, pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan koordinasi dengan Panitia UN Provinsi Sulsel terkait pendistribusiannya.

Menurutnya, untuk mengantisipasi
kebocoran naskah soal, pendistribusian naskah itu mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian.

Demikian halnya dengan  naskah ujian, memang tersimpan di Polres Sinjai. Saat dilakukan pendistribusian di sekolah pun mendapatkan pengawalan aparat kepolisian.

Untuk kerawanan pemberian kunci jawaban saat ujian, tentu ada pengawas yang melakukan pengawasan ketat. Tak hanya itu,
naskah soal terdapat 20 paket, setiap ruangan tentu berbeda satu sama lainnya, jadi sangat sulit untuk adanya pemberian kunci itu.

Ketua Komisi I DPRD Sinjai, Amsul A Mappasara mengatakan, pelaksanaan UN nantinya diharapkan tidak ada kebocoran soal ujian, untuk hal tersebut diharapkan peranan para guru untuk memberikan bimbingan kepada siswanya dalam menghadapi UN.

Selain itu, pengawas dalam melaksanakan tugasnya haruslah secara ketat, agar kerawanan kebocoran soal dan kunci  jawaban tidak terjadi dalam pelaksanaan UN nantinya."kebocoran soal dan kunci jawaban itu, tidak terjadi jika pengawas melakukan kerjanya secara ketat,"kata dia. 

Menyeruput Kopi di Warkop Narela

Dua pengunjung warkop Narela, Ruly Afandi (Calon Wakil Bupati Sinjai 2018-2023)
bersama rekannya, Ibrahim Arifin (Calon Asisten III) 

Anda ingin menyeruput kopi dan bercengkrama bersama rekan-rekan anda. Tak salah Warung kopi Narela menjadi pilihan .anda. Warkop ini berada di Jalan Anggrek, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Sinjai Utara. 

Warung kopi ini buka 24 jam. Nah, bagi anda tidak salah mencoba dan menyeruput kopi sekaligus browsing melalui laptop anda. Pasalnya, Warkop Narela menyediakan fasilitas hot spot gratis. 

Tekan Angka Kematian Ibu (AKI), Setiap Desa Satu Bidan

SINJAIBERSATU-- Salah satu langkah untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sinjai, yaitu dengan penempatan bidan, baik yang berstatus PNS, Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun bidan magang di setiap desa.

Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Duhaniar Tadjuddin menjelaskan, penempatan bidan di desa dan kelurahan di daerah ini. Setiap desa, jelas dia, harus ada satu bidan. Bahkan, ada satu desa tiga bidan yang ditempatkan.

Menurutnya, bidan itu sendiri menjadi ujung tombak dalam menekan angka kematian di desa, salah satunya dengan memberikan penanganan persalinan bagi ibu yang melahirkan dan memberikan pemahaman kepada
ibu yang sedang mengandung untuk berprilaku hidup sehat.

Pentingnya peranan bidan itu sendiri, sehingga hampir sebagian besar sudah mengikuti pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN). Pelatihan itu, kata dia, sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada bidan dalam menangani persalinan, sehingga mampu melaksanakan persalinan yang Berorientasi pada Keselamatan ibu dan anak.

Staff Bina Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Ria Dwisafril Hairil, menjelaskan,
pada 2011 lalu terdapat dua kasus kematian pada ibu, 2012 terdapat empat kasus kematian, 2013 terdapat tiga kasus, sedangkan 2014 terdapat satu kasus kematian.

"Kematian itu terjadi pada masa kehamilan dan nifas, disebabkan karena pendarahan, infeksi, serta ada riwayat penyakit lainnya oleh ibu hamil itu sendiri,"jelas dia, Rabu, 26 Maret.

Dia juga merinci, jumlah bidan yang berstatus PNS yang ada di daerah ini sekitar 101 orang, sedangkan PTT sebanyak 72 orang , dan bidan magang sebanyak 4.00 lebih.

546 Kafilah Ikuti MTQ ke-38 Tingkat Kabupaten Sinjai

Bupati Sinjai, Sabirin Yahya, saat membuka secara resmi MTQ ke-38 yang

digelar di Lapangan Bikeru 1, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai

Selatan, Kamis malam, 27 Maret.

SINJAIBERSATU-- Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-38 tingkat Kabupaten Sinjai diikuti 546 kafilah dari sembilan kecamatan di daerah ini. Kecamatan Sinjai Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah. Pembukaan MTQ ke-38 ini digelar di Lapangan Bikeru 1, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kamis malam, 27 Maret.


Bupati Sinjai, Sabirin Yahya, yang membuka MTQ itu, dalam sambutan pembukaan MTQ ke-38 yang mengatakan, MTQ memiliki arti dan makna penting, serta kedudukan strategis dalam membangun ummat, yang memiliki nilai pembeda dengan event-event lainnya. Selain itu, MTQ menjadi sarana membangun ukhuwah islamiyah, sekaligus menjadi motivasi untuk mempelajari, mengkaji dan mengamalkan pesan-pesan isi kandungan al-quran.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai memiliki komitmen yang sangat tinggi, dalam mendukung pembangunan keagamaan. Bahkan, dalam panca abdi pembangunan Sinjai, pembangunan untuk keagamaan menjadi prioritas pertama di antara 5 prioritas pembangunan Sinjai ke
depan.

Prioritas dan perhatian untuk meningkatkan fasilitasi pembangunan keagamaan, didasari atas kesadaran yang mendalam, bahwa hanya dengan membangun dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, akan membuka jalanyang lebar bagi kemajuan semua sektor-sektor pembangunan lainnya. "Saya meminta kepada semua warga Kabupaten Sinjai, terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk mendukung program pemerintah daerah di bidang keagamaan,"jelasnya.

Program pemerintah yang sedang dijalankan itu, seperti pemberian intensif bagi penyuluh agama, penyediaan mobil jenazah gratis, pengadaan tanah untuk pekuburan umum, rehabilitasi masjid, serta
program pengentasan buta aksara al-quran.

Dia juga berharap, melalui MTQ ke 38 Kabupaten Sinjai ini akan menghasilkan putra dan putri terbaik yang akan mewakili Kabupaten Sinjai pada kegiatan MTQ, baik pada tingkat provinsi maupun pada
tingkat nasional.

Sementara itu, Ketua Umum LPTQ Kabupaten Sinjai, Nikmat B Situru, merinci, sebanyak 546 kafilah yang mengikuti delapan cabang yaitu tilawah, hifzhil qur'an, tafsir, fahmil quran, syahril quran,
kaligrafi, makalah, kasidah rebana.

Penggunaan Dana BOS, Harus Sesuai Juknis

SINJAIBERSATU--Salah seorang auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai, Lilik Pujiwati, menegaskan kepada para kepala sekolah di daerah ini agar penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelolanya harus sesuai

dengan peruntukannya.

Hal itu diungkapkan Lilik saat memberikan sosialisasi penggunaan dana BOS di Hotel Hawai, Sabtu akhir pekan lalu. Menurutnya, masih banyak kepala sekolah di daerah ini yang menggunakan dana BOS nya tidak sesuai dengan peruntukannya.

Salah satunya, jelas dia, menggunakan dana BOS untuk membayar untuk iklan media cetak. Padahal, peruntukan untuk iklan itu tidak dibenarkan dalam petunjuk teknis (juknis).

Dia juga menjelaskan, dari pengakuan sejumlah kepala sekolah, ada oknum wartawan yang tidak jelas medianya kerap "memaksa" sejumlah oknum kepala sekolah untuk beriklan ucapan selamat di medianya.

Menurutnya, kepala sekolah dapat beriklan ucapan di media, hanya saja tidak boleh menggunakan anggaran BOS. "Bisa beriklan ucapan selamat di media, tetapi menggunakan anggaran pribadi kepala sekolah,"ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Mas Ati, pun menyampaikan hal serupa. Menurutnya, penggunaan dana BOS yang dikelola sekolah haruslah mengikuti juknis. Kalau peruntukan dana BOS itu tanpa mengikuti juknis yang ada, tentu itu adalah pelanggaran.